Materi Ujian USKP A

PPN dan SPT PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean Indonesia. Karakteristik utama PPN antara lain bersifat objektif (didasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP) sebagai subjek pajak), tidak langsung (beban pajak dapat dialihkan ke konsumen akhir), multi stage tax (dipungut di setiap mata rantai produksi dan distribusi), serta dipungut menggunakan faktur pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN juga bersifat netral, karena dikenakan pada konsumsi barang dan jasa tanpa memperhatikan asal barang atau jasa tersebut, dan memiliki mekanisme pengkreditan pajak masukan untuk mencegah pajak berganda.

Dalam konteks Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat A (USKP A), PPN dan SPT PPN menjadi salah satu materi yang diujikan bersama dengan materi lainnya seperti KUP, PPSP, dan PP; PPh OP dan SPT PPh OP; PBB P5L dan Bea Meterai; dan Kode Etik Profesi Konsultan Pajak.

Seiring dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan, materi ujian untuk USKP A terus diperbaharui agar selaras dengan ketentuan terbaru dan kebutuhan praktik di lapangan. Lebih lanjut lagi, jika pada periode ujian sebelumnya calon peserta USKP tidak pernah mengetahui cakupan materi yang akan diujikan, sekarang panitia penyelenggara merinci cakupan materi untuk semua tingkat, termasuk materi ujian PPN dan SPT PPN untuk USKP tingkat A.

Selain itu, format soal ujian juga mengalami perubahan, seluruh soal kini tersaji dalam format soal pilihan ganda dan tak ada lagi soal uraian. Perubahan-perubahan tersebut tentu saja sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan angka kelulusan dan diharapkan dapat meningkatkan objektivitas penilaian.

Cakupan Materi Ujian PPN dan SPT PPN untuk USKP A

Berdasarkan pengumuman KP3SKP Nomor PENG-3/KP3SKP/V/2025 materi ujian PPN dan SPT PPN dirincikan oleh panitia penyelenggara sebagai berikut:

Pengertian dasar PPN
Objek PPN
Subjek PPN
Saat dan tempat pajak terutang
Faktur Pajak
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Pengkreditan Pajak Masukan
Pemungut PPN
Pengisian SPT Masa PPN oleh PKP Orang Pribadi yang menggunakan norma penghitungan PPh

Sumber: Pengumuman KP3SKP Nomor PENG-3/KP3SKP/V/2025

Format dan Jumlah Soal

Mulai tahun 2025, seluruh soal ujian USKP A untuk materi PPN dan SPT PPN telah diubah menjadi 100% soal pilihan ganda. Tidak ada lagi soal uraian atau studi kasus pengisian SPT seperti pada periode sebelumnya. Jumlah soal yang harus dikerjakan peserta adalah sebanyak 40 (empat puluh) soal pilihan ganda per mata ujian.

Perubahan format ini diharapkan dapat meningkatkan objektivitas penilaian dan memudahkan peserta dalam mengelola waktu ujian.

Simulator USKP A Materi Ujian PPN dan SPT PPN

Ketahui, PAHAMI dan kuasai POLA soal-soal USKP A sebelumnya dengan latihan menggunakan simulator MyConsultant!

Daftar

2025

Tips Menghadapi KUP, PPSP, dan PP Pada USKP A

Jika sobat saat ini sedang persiapan menghadapi USKP A baik sebagai calon peserta baru atau mengulang, maka berikut beberapa tips yang layak dicoba:

1. Fokus pada Pemahaman Konsep Dasar dan Praktik Sederhana

Pelajari definisi, istilah, dan prinsip utama tiap topik (NPWP, PKP, SKP, STP, Surat Paksa, Keberatan, Banding).
Pahami alur administrasi perpajakan dari awal hingga akhir (pendaftaran, pelaporan, pembayaran, penagihan, penyelesaian sengketa).

2. Latihan Soal dengan Simulator USKP A

Gunakan aplikasi/simulator soal-soal latihan USKP A dari MyConsultant edisi 2025 terbaru. (Akses di sini)
Biasakan diri dengan pola soal pilihan ganda, termasuk soal jebakan atau opsi yang mirip.

3. Pelajari Materi Secara Bertahap dan Terstruktur

Bagi waktu belajar berdasarkan subtopik: Misal, hari 1 untuk NPWP & PKP, hari 2 untuk SKP & STP, hari 3 untuk PPSP, dst.
Gunakan mind map atau ringkasan untuk tiap bab agar lebih mudah diingat.

4. Pahami Prosedur dan Batas Waktu

Kuasai tentang batas waktu pelaporan, pembayaran, pengajuan keberatan, banding, daluwarsa penagihan, dan restitusi.
Pelajari urutan proses penagihan pajak, penyelesaian sengketa, dan prosedur administrasi lainnya.

5. Ketahui, Pahami, dan Kuasai Sanksi Administrasi

Pelajari jenis-jenis sanksi (denda, bunga, kenaikan, pidana) dan kondisi yang menimbulkan sanksi tersebut.
Buat tabel ringkas sanksi untuk membantu mengingat.

6. Dahulukan Mengerjakan Soal yang Telah Dipahami

Saat ujian, kerjakan dulu soal yang jawabannya sudah Anda kuasai untuk menghemat waktu dan menambah kepercayaan diri.
Tandai soal yang masih ragu, lalu kembali setelah semua soal mudah selesai.

7. Periksa Kembali Jawaban

Jika masih ada waktu, cek ulang seluruh jawaban untuk memastikan tidak ada soal terlewat atau salah centang.

8. Cermati Kalimat Soal dan Pilihan Jawaban

Perhatikan kata kunci, pengecualian, atau kata negatif (“kecuali”, “bukan”, “tidak”).
Jangan terburu-buru memilih jawaban yang tampak benar di awal; baca semua opsi dengan seksama.

9. Manfaatkan Bahan Belajar dan Update dengan Peraturan Terbaru

Manfaatkan bonus kumpulan bahan belajar yang tersedia di member area MyConsultant
Update diri dengan peraturan terbaru yang berlaku untuk tahun ujian.

10. Buat Ringkasan Satu Halaman (Cheat Sheet)

Tuliskan poin-poin penting, batas waktu, dan sanksi dalam satu halaman untuk review cepat sebelum ujian.

11. Diskusi dan Tanya Jawab

Belajar bersama teman atau komunitas untuk saling menguji pemahaman.

12. Jaga Kondisi Fisik

Istirahat cukup sebelum ujian, makan makanan bergizi, dan siapkan yang dibutuhkan.

Materi Ujian USKP A

Materi yang diujikan pada USKP A terdiri dari beberapa topik, diantaranya adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dan SPT PPh OP; Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), dan Pengadilan Pajak (PP); Pemotongan Pemungutan (PPh Potput); Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan SPT PPN; PBB P5L dan Bea Meterai (BM); serta kode etik profesi konsultan pajak.

Topik-topik yang diujikan tersebut kini telah diperinci oleh PPSKP selaku panitia penyelengga, Anda dapat menemukan rincian cakupan masing-masing materi ujian USKP A pada tautan-tautan di bawah ini:

Semua rincian cakupan materi ujian tersebut berdasarkan pada pengumuman panitia penyelenggara KP3SKP Nomor PENG-3/KP3SKP/V/2025.

Kesimpulan

KUP, PPSP, dan PP merupakan satu paket yang menjadi pilar utama dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. KUP itu sendiri menjadi “kerangka” pelaksanaan peraturan pajak materil (PPh, PPN, PBB, BPHTB, Bea Meterai, dsb). KUP mengatur seluruh proses administrasi, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, penetapan, hingga penyelesaian sengketa, sehingga pemahaman mendalam terhadap KUP sangat penting untuk memastikan hak dan kewajiban perpajakan dipenuhi secara benar.

Sementara itu, PPSP memberikan dasar hukum dan prosedur penagihan pajak, termasuk penggunaan surat paksa dan tindakan penagihan aktif terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh, guna menjamin penerimaan negara berjalan optimal. Di sisi lain, Pengadilan Pajak hadir sebagai lembaga peradilan khusus yang memberikan ruang penyelesaian sengketa secara adil antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Penguasaan alur keberatan, banding, gugatan, hingga Peninjauan Kembali sangat penting agar hak-hak Wajib Pajak tetap terlindungi dalam proses hukum.

Secara keseluruhan, pemahaman yang utuh terhadap ketiga materi ini tidak hanya menjadi syarat untuk lulus ujian USKP, tetapi juga menjadi bekal utama bagi konsultan pajak dalam menjalankan profesinya secara profesional dan bertanggung jawab.

Soal Ujian PPN dan SPT PPN

Dapatkan akses penuh pada soal-soal USKP tingkat A dari beberapa periode ujian sebelumnya sehingga Anda bisa dengan praktis mempelajari, memahami, dan menguasai pola soal-soal ujian PPN dan SPT PPN, serta semua materi ujian USKP A yang akan Anda ikuti?

Dengan menggunakan simulator ujian USKP A dari MyConsultant Anda bisa berlatih dan ujicoba kesiapan secara mandiri, berkali-kali, tanpa limitasi. Lebih lanjut, secara praktis dapat mengetahui, memahami, serta menguasai pola soal-soal USKP A dari beberapa periode ujian sebelumnya termasuk soal PPN dan SPT PPN terbaru.

Tingkatkan peluang kelulusan lebih cepat dengan persiapan yang tepat, hemat waktu Anda yang begitu berharga, dan jemput karir impian dimulai dari tombol di bawah ini!

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak

USKP adalah singkatan dari Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yaitu salah satu mekanisme untuk mendapatkan sertifikat konsultan pajak melalui jalur ujian. Saat ini Sertifikasi Konsultan Pajak diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (PPSKP), dan merupakan satu-satunya pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan USKP di Indonesia. PPSKP merupakan panitia yang dibentuk oleh Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan Sertifikasi Konsultan Pajak. Meskipun dibentuk oleh Menteri Keuangan, namun PPSKP bukan merupakan bagian dari struktur organisasi Kementerian Keuangan. Struktur organisasi PPSKP terdiri dari atas Komite Pengarah dan Komite Pelaksana atau kemudian sering disebut KP3SKP (Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak).

Sertifikat yang diperoleh setelah lulus USKP merupakan surat keterangan tingkat keahlian sebagai konsultan pajak dan menjadi pra-syarat untuk mengajukan izin praktik konsultan pajak sesuai dengan tingkatannya.

Setiap orang yang akan berpraktik sebagai konsultan pajak di Indonesia diwajibkan secara hukum untuk mengantongi izin praktik sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. Dengan demikian lulus USKP serta memiliki izin praktik merupakan tahapan yang diperlukan seseorang untuk memulai karir secara profesional, sah, dan diakui.

Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 175/PMK.01/2022;

Dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya wajib pajak diberi kelonggoran dan kesempatan untuk mendapat bantuan dari pihak lain yang memiliki keahlian dan pemahaman masalah perpajakan menjadi kuasanya, untuk dan atas namanya. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam rangka membantu Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan, seorang kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Kompetensi tertentu yang dimaksud antara lain jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Oleh karena itu kuasa dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Konsultan Pajak pada Pasal 1 PMK 175/PMK.01/2022 didefinisikan sebagai orang (individu) yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Lebih lanjut pada angka 2 Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud Izin Praktik adalah Izin Praktik Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.

Pada Angka 4 dan 5 Pasal 1 menjelaskan juga bahwa yang dimaksud Sertifikat Konsultan Pajak adalah surat keterangan tingkat keahlian sebagai Konsultan Pajak, sedangkan yang dimaksud dengan Sertifikasi Konsultan Pajak adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak.

Persyaratan Konsultan Pajak

Pasal 2 angka 1 PMK 175/PMK.01/2022 mengatur persyaratan bagi individu yang akan menjadi konsultan pajak sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia;
bertempat tinggal di Indonesia;
tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan
memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

Untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak, seorang Konsultan Pajak yang telah memenuhi persyaratan di atas maka harus mempunyai Izin Praktik yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Izin Praktik tersebut dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

Tingkatan Sertifikat yang Diujikan

Pada pelaksanaan USKP terdapat 3 (tiga) tingkat sertifikasi sesuai dengan tingkatan sertifikat konsultan pajak yang harus dilakukan secara berjenjang. Hal ini selaras dengan peraturan yang diatur Menteri Keuangan dalam PMK No. 175/PMK.01/2022 pada pasal 5 yang mengatur tentang Izin Praktik yang diberikan mulai dari Izin Praktik tingkat A.

Lebih lanjut pada PMK 111/PMK.03/2014 pada BAB IV menjelaskan secara khusus tentang Sertifikat Konsultan Pajak, dan ketentuan terkait tingkatan sertifikat konsultan pajak pada pasal 8 diurai sebagai berikut:

Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

Untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A ini, Anda dapat mengikuti proses sertifikasi melalui mekanisme ujian yang kemudian dikenal dengan USKP A atau USKP tingkat A dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

Untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B ini, Anda dapat mengikuti proses sertifikasi melalui mekanisme ujian yang kemudian dikenal dengan USKP B atau USKP tingkat B dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan termasuk salah satunya harus sudah memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A.

Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C ini, Anda dapat mengikuti proses sertifikasi melalui mekanisme ujian yang kemudian dikenal dengan USKP C atau USKP tingkat C dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan termasuk salah satunya harus sudah memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B.

Materi Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat A

Topik-topik yang diujikan tersebut kini telah diperinci oleh PPSKP selaku panitia penyelengga, Anda dapat menemukan rincian cakupan masing-masing materi ujian USKP A pada tautan-tautan di bawah ini:

Semua rincian cakupan materi ujian tersebut berdasarkan pada pengumuman panitia penyelenggara KP3SKP Nomor PENG-3/KP3SKP/V/2025.

Perkembangan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN)

Sejak pertama kali diterbitkan melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1983, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) telah mengalami 6 (enam) kali perubahan sebagai berikut:

Naskah Pertama UU PPN, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
[1] Perubahan Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
[2] Perubahan Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
[3] Perubahan Ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
[4] Perubahan Keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
[5] Perubahan Kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
[6] Perubahan Keenam, Undang-Undang No 6 Tahun 2023

Akses jawaban dan pembahasan soal USKP A terbaru via simulator ujian MyConsultant 2025! Daftar

PPN dan SPT PPN

Cakupan Materi Ujian PPN dan SPT PPN untuk USKP A

Format dan Jumlah Soal

Simulator USKP A Materi Ujian PPN dan SPT PPN

Tips Menghadapi KUP, PPSP, dan PP Pada USKP A

Materi Ujian USKP A

Kesimpulan

Soal Ujian PPN dan SPT PPN

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak

Dasar Hukum

Persyaratan Konsultan Pajak

Tingkatan Sertifikat yang Diujikan

Materi Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat A

Perkembangan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN)

Layanan Pelanggan

Produk & Layanan