Seorang konsultan pajak yang membantu Wajib Pajak dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, maka ia wajib mengantongi izin praktik konsultan pajak yang masih aktif. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan Izin Praktik adalah Sertifikat Konsultan Pajak.

Merujuk pada PMK No 111/PMK.03/2014 jo PMK No 175/PMK.01/2022, salah satu cara untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak adalah dengan cara lulus uji kompetensi pada Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP). 

Sertifikasi ini seyogyanya bisa berfungsi sebagai filter pertama untuk menjamin bahwa hanya individu yang gigih dalam belajar secara bekelanjutan, memiliki pengetahuan, keahlian, dan pemahaman yang memadai mengenai peraturan dan praktik perpajakan secara profesional dapat berpraktik sebagai konsultan pajak di Indonesia. Itu mengapa, lulus USKP bukanlah sekedar syarat, melainkan sebuah legitimasi atas kompetensi yang diakui negara.

Keberhasilan USKP dalam mencetak konsultan pajak yang berkualitas tidak hanya bergantung pada cakupan dan kedalaman materi ujian, tetapi juga pada desain ujian itu sendiri, serta relevansi ujian dengan tuntutan pada kebutuhan praktik perpajakan yang sesungguhnya. 

Persiapan yang harus dilakukan oleh calon peserta USKP idealnya tidak hanya berfokus pada penghafalan materi semata, tetapi lebih menekankan pada pemahaman konsep, kemampuan analisis, dan aplikasi pengetahuan dalam berbagai skenario kasus di lapangan. 

Perubahan regulasi yang cepat dan kompleksitas transaksi modern menuntut  konsultan pajak untuk menjadi pembelajar yang adaptif. Strategi belajar yang hanya berfokus pada hafalan tidak akan memadai untuk membangun fondasi karir yang kokoh.